PNS-nya Ditangkap KPK, Pemkot Bandung Beri Bantuan Hukum

KBR68H, Bandung - Pemerintah Kota Bandung berancana menyediakan kuasa hukum untuk mendampingi pejabatnya yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Walikota Bandung Jawa Barat Ayi Vivananda mengatakan hal ini terkait penangkapan Plt Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung Herry Nur Hayat oleh penyidik KPK. Ayi Vivananda, membenarkan ada sejumlah petugas yang datang ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah tetapi belum dipastikan dari KPK.

"Sampai saat ini saya masih menelusuri kebenaran informasi itu. Apakah benar yang membawa itu petugas KPK atau bukan. Yang kedua apakah berkaitan dengan kasus tertentu atau tidak. Tapi kalau memang benar bahwa ada aparat kita yang dibawa oleh aparat penegak hukum, tentu saja kita akan melakukan pembelaan sebagai mana mestinya. Karena kita tetap akan berpegang pada asas praduga tak bersalah. Selanjutnya tentu saja kita akan menghormati proses hukum yang berjalan," ujarnya di Balai Kota Bandung, jalan Wastukancana.

Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda mengaku mendapat informasi pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah berinisial HN ditangkap tangan KPK saat akan menyerahkan uang suap ke hakim Setyo Tejo Cahyono. Uang suap diduga berasal dari Plt Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto.

Sampai saat ini Pemkot Bandung masih menyanggah keterlibatan pejabatnya dalam usaha penyuapan terkait kasus penyelewengan dana bantuan sosial kota senilai Rp 66,6 miliar itu. Siang tadi (22/3) petugas KPK menangkap tiga orang yang sedang menyuap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyobudi Tejo Cahyono. Penangkapan Setyobudi Tejo Cahyono dan kurir berinisial A ditangkap diruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Jalan RE. Maratdinata. Sedang PNS Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah inisal HN ditangkap di kantornya di jalan Cianjur, Bandung.