Persoalan Komunitas Adat Terpencil di NTB Harus Ditangani Secara Serius

KBR68H, Mataram - Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PKS) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB Mahmud mengatakan, Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi salah satu sasaran strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selain populasinnya yang cukup besar, persoalan yang dihadapi KAT bersifat rumit dan kompleks.

Persoalan KAT apabila tidak ditangani secara serius akan mempengaruhi bahkan menghambat program-program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
 
"Jika KAT ini tidak ditangani dengan baik, maka program strategis Pemprov NTB, seperti Angka Kematian Ibu Nol (AKINO), Angka Drop Out Nol (ADONO) dan Angka Buta Aksara Nol (ABSANO) di NTB akan terkendala. KAT dapat menjadi salah satu ikhtiar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat NTB yang beriman dan berdaya saing,” kata H. Mahmud, M.Si., kepada wartawan, Selasa (19/3).
 
Mahmud menyebutkan, jumlah penduduk yang mendiami daerah terpencil relative kecil apabila dibandingkan dengan total jumlah penduduk NTB, yaitu 0,24 persen. Namun demikian jumlah tersebut akan terus bertambah apabila tidak mendapatkan perhatian. Lokasi atau titik wilayah yang dindikasikan sebagai titik lokasi KAT berdasarkan data populasi tahun 2003 berada di 7 kabupaten, 20 kecamatan, 28 desa dan 44 dusun/titik lokasi.
 
Hingga September 2011 berada di 2 Kabupaten, 10 Kecamatan, 13 desa, 17 dusun/titik lokasi. Dalam kurun waktu 9 tahun telah banyak pembangunan yang dilaksanakan, sehingga akan berdampak pada lokasi-lokasi tersebut, sehinga dimungkinkan data tersebut menjadi berkurang dari jumlah yang ada. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khusus pada pasal 5 ayat (2) huruf (a), menegaskan konsepsi dasar KAT dimaknai sebagai keterpencilan.

Sumber: Radio Global FM Lombok