Pengamat: Sistem Monorail Harus Terhubung Moda Lain

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menjamin monorail terintegrasi dengan transportasi publik lain. Pengamat Transportasi Universitas Indonesia Ellen Tangkadung mengatakan, ada sejumlah kekhawatiran yang muncul dengan rencana pembangunan monorail di Jakarta. Salah satu kekhawatiran itu adalah tidak terkoneksinya transportasi publik yang satu dengan yang lainnya. Hal itu bakal mengakibatkan Jakarta semakin semrawut. Selain itu, ia juga menuntut agar transportasi umum bisa terkoneksi dengan fasilitas publik seperti kantor dan pusat perbelanjaan.

"Pemprov DKI dan juga si investor ini harus memperhatikan bahwa ketika dia membangun, dia harus merencanakan transit oriented development (TOD). Yakni pengembangan-pengembangan yang terkait dengan transportasi itu. Salah satunya adalah harus terkoneksi dengan properti. Misalnya perkantoran, mall. Itu harus terkait supaya orang sedikit diantarkan ke jalur itu," tuturnya kepada KBR68H.

Pengamat Transportasi Universitas Indonesia Ellen Tangkadung. Sebelumnya, PT Jakarta Monorail mengklaim telah melengkapi dokumen proyek monorail. Saat ini dokumen sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI melalui Badan Perencanaan Daerah, BAPPEDA. Rencananya, proyek ini bakal berjalan tahun ini.