Pemprov DKI Jakarta Keberatan Subsidi BPJS Kesehatan Rp 15.500

KBR68H, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta keberatan dengan keputusan Menteri Keuangan yang mematok subsidi iuran asuransi jaminan kesehatan sebesar Rp 15.500 untuk setiap warga miskin.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati, jatah subsidi sebesar itu tak akan cukup untuk biaya berobat warga miskin di rumah sakit di Jakarta. Karena itu, jelasnya Pemprov DKI Jakarta minta subsidi iuran asuransi BPJS Kesehatan dari APBN dinaikkan menjadi Rp 23.000 untuk setiap warga miskin.

"Kalau Rp 15.000 an perorang perbulan, kemarin rumah sakit Jakarta nggak mau pada ikut. Padahal selama ini masyarakat Jakarta sakitnya di Saint Carolus, PGI Cikini, ya kita kelabakan. Kalau cuma segitu, hanya rumah sakit negeri di Jakarta aja yang ikut, itu pun sudah dipaksa rela. Kemarin didiskusikan dengan pak Wagub waduh nanti nggak ada rumah sakit yang ikut. Atau yang rumah sakit swasta akan digotongin ke mana. (Apakah APBD akan menambah kekurangan itu?) Iya nanti kita lihat akan seberapa jauh," kata Dien di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati menambahkan Provinsi DKI Jakarta akan kembali bertemu dengan pemerintah pusat membahas besaran asuransi BPJS Kesehatan untuk warga miskin. Dampak dari penetapan besaran subsidi iuran BPJS Kesehatan ini, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung kekurangan subsidi iuran jaminan kesehatan warga miskin dengan dana APBD sektor kesehatan. Di Jakarta, warga miskin tak akan semuanya ditampung di rumah sakit pemerintah pusat dan daerah, tapi juga ditampung di rumah sakit swasta. Ini disebabkan daya tampung rumah sakit pemerintah terbatas.