Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) dinilai membiarkan terjadinya konflik antara warga Mamala dan Morela, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah.
Ketua Kerukunan Masyarakat Mamala-Morela, Hasan Hauselang mengungkapkan sejauh ini pihak kepolisian telah bekerja sesuai dengan tupoksinya.
Tupoksi dari pihak kepolisian hanya menghentikan konflik, sementara Pemerintah Daerah setempatlah yang memiliki kewenangan untuk memulihkan konflik. Namun, Dia menyesalkan hingga kini tak ada peran dari Pemda setempat.
Selain itu, Dia juga menambahkan adanya pergeseran nilai-nilai budi pekerti pada kedua desa. Hal itu berdampak tak ada rasa hormat masyarakat kepada pemimpin desa. Sehingga, masyarakat tak mengindahkan himbauan dari pemimpin desa dan lebih mementingkan emosional semata.
Padahal menurutnya, kedua pemimpin desa Mamala dan Morela terus berupaya untuk mendamaikan kedua desa. Dia berharap masing-masing warga kedua desa dapat berdamai.
Konflik Desa Mamala dan Desa Morela kembali tegang pasca penembakan warga Mamala oleh orang tak dikenal pada 25 Februari lalu. Hingga kini pihak kepolisian masih mengusut pelaku penembakan tersebut.
Sumber: DMS Ambon
