Bagikan:

Pegawai di NTB yang Miliki NPWP Kurang dari 10 Persen

Kapala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Pontas Pane mengatakan, pegawai di NTB yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kurang dari 10 persen dari total pegawai yang ada.

NUSANTARA

Selasa, 05 Mar 2013 15:50 WIB

Pegawai di NTB yang Miliki NPWP Kurang dari 10 Persen

Pegawai di NTB, NPWP

KBR68H, Mataram - Kapala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Pontas Pane mengatakan, pegawai di NTB yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kurang dari 10 persen dari total pegawai yang ada.

Data statistik menyebutkan, tenaga kerja di NTB sebanyak 1,9 juta orang dan yang memiliki NPWP hanya 182.429 orang. Dari jumlah tersebut yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya 116.482 orang atau kurang dari 100 persen. Dari total pemilik NPWP itu yang membayar pajak hanya 11.252 orang. 

"Jumlah pegawai yang bekerja 1,9 juta orang, akan tetapi yang baru terdaftar dan mempunyai NPWP berkisar 182.429 orang atau kurang 10 persen. Dari yang terdaftar, jumlah wajib OP yang membayar sebesar 11. 252 orang,”kata Pontas Pane, pada acara Pekan Panutan Pajak 2013 dengan tema "Pajak untuk Pembangunan Bangsa" di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (5/3).

Pontas menuturkan, Badan yang terdaftar di NTB sebanyak 14 ribu buah, tapi yang membayar pajak hanya 4.200 badan. Melihat data itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB masih minim sekitar 62 persen dari wajib pajak. Dari penyetor pajak perorangan dan badan usaha itu, pemasukan pajak di NTB mencapai Rp 3,2 triliun. Tahun 2013 ini, ditargetkan dapat meningkat menjadi Rp 4,7 triliun atau sekitar 40 persen dari total pemasukan tahun 2012.

Secara nasional sebut Pontas, APBN telah ditetapkan sebanyak Rp 1.500 triliun. Dari total tersebut, pendapatan pajak nasional ditargetkan Rp 1.042 triliun dan telah direalisasikan sekitar Rp 1.000 triliun atau sekitar 103 persen. Pemasukan pundi-pundi negara tersebut terus ditingkatkan untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah. Karena pembangunan tidak akan dapat berjalan optimal, jika anggarannya tidak mendukung.

Sumber: Global FM Lombok

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending