Mulai Tahun ini Pemprov Papua Stop Biayai Percetakan Rakyat Papua

KBR68H, Jayapura – Mulai tahun ini Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi membiayai perusahaan Percetakan Rakyat Papua (PRP) termasuk membayar gaji karyawannya.

Sebelumnya, Pemerintah Papua mengalokasikan anggaran Rp 40 miliar tiap tahun dari Anggaran Pendapatan untuk membiayai PRP.

Kepala Dinas Pengelola Data Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua Kansiana Salle mengatakan, setelah tidak dibiayai lagi oleh pemerintah daerah maka PRP harus menghemat anggaran. Apalagi, kata dia, sejak beroperasi pada 2011 hingga kini orderan percetakan belum bisa menutupi biaya operasional. 

“Pada saat pemerintah Papua sudah berhenti membiayai percetakan terakhir ini 2012. Sehingga 2013 kami sudah tidak membiayai, mereka kan harus melakukan efisiensi. Nanti dia mau bayar karyawannya darimana kalau tidak lakukan efisiensi gitu. Itu yang masalahnya,” kata Kansiana.

Kepala Dinas Pengelola Data Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua menjelaskan, sejak awal pemerintah berharap PRP sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa memperoleh pekerjaan banyak. Sehingga pada saat itu  direkrut karyawan cukup banyak. “Namun seiring waktu berjalan, apa yang ditargetkan pemerintah justru tidak tercapai selama dua tahun PRP beroperasi,”ujarnya.

Sementara itu, ditanya soal pemutusan kerja 42 karyawan PRP, Kansiana mengaku itu merupakan kewenangan managemen PRP dan tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. “Kalau memang manajemen perusahaan harus mengambil langkah itu demi kemajuan perusahaan, ya mau bagaimana lagi. Karyawan yang diberhentikan harus terima,”terangnya.Ia menambahkan, meski diberhentikan para karyawan masih tetap mendapat pesangon.

Sebelumnya, sebanyak 42 karyawan PRP dari 92 orang diberhentikan oleh managemen perusahaan. Alasan pemberhentian karena perusahaan mengalami krisis keuangan. (Andi Iriani)

Sumber: Swara Nusa Bahagia