Masyarakat Adat Deklarasikan Asosiasi Pertambangan Rakyat Papua

KBR68H, Jayapura – Masyarakat Adat Papua mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Pertambangan Rakyat  Papua.

Salah satu deklarator, Jhon Gobay menilai, selama ini kegiatan pertambangan di  Papua belum sepenuhnya mendapat perhatian dan keberpihakan dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat adat selaku pemilik tanah. Sebaliknya, pemerintah justru lebih memfokuskan untuk menarik investor dari luar yang bisa mengeksplorasi kekayaan alam milik rakyat Papua.

“Sejalan dengan visi pemberlakuan Undang undang Otonomi Khusus Papua yang rohnya adalah keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan. Maka menjadi sebuah keharusan dari pemerintah Provinsi Papua untuk memberi ruang yang lebih kepada masyarakat adat, dan masyarakt Papua lainnya untuk mengelola pertambangan diatas tanahnya,” tegas Jhon Goba,  Ketua Dewan Adat Paniai

Sementara itu deklarator lainnya, Yan Piter Yarangga yang juga sebagai Ketua Dewan Adat Byak menambahkan, asosiasi ini dibentuk bertujuan untuk kepentingan proteksi dan advokasi terhadap pertambangan rakyat Papua. Ia berharap, ke depan pemerintah harus membuat kebijakan yang kongkrit dalam keberpihakan terhadap masyarakat adat Papua, yang hingga kini terus berjuang mengembangkan manifesto hak dasarnya.

Sesuai undang undang tentang pertambangan, mineral dan batubara, pertambangan rakyat digolongkan atas pertambangan mineral, mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan batubara. (Andi Iriani)

Sumber: Swara Nusa Bahagia