Massa di Serang Desak Penutupan Tambang Pasir

KBR68H, Serang - Puluhan masyarakat yang mengatas namakan front kebangkitan petani dan nelayan Kabupaten Serang, Banten, hari ini (28/3) kembali mendatangi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Serang. Mereka meminta pertanggungjawaban para pemangku kebijaksanaan terkait izin usaha pertambangan pasir laut di daerah mereka.

Pemerintah Kabupaten Serang dinilai melanggar prosedur dan mekanisme dalam perumusan kebijaksanaan di bdiang pertambangan. Pemda dituding tidak mengikutsertakan dewan dan masyarakat dalam perumusan izin penambangan. Mereka juga menuding Pemda tidak memikirkan analisa dampak lingkungan atau amdal sebelum mengeluarkan keputusan perizinan

Menurut mereka, pemerintah Kabupaten Serang selama ini beralasan, penambangan pasir laut bertujuan. untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, hingga kini, pemda tidak memiliki skema dan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap proses kegitan penambangan. Karena hal tersebut terbukti dari tidak adanya data konkrit dari Pemda.

Aktifis lingkungan dan sekaligus koordinator aksi, Dadi Hartadi mengatakan, dari fakta di lapangan disimpulkan, pemerintah kabupaten gagal dalam mengelola sumber daya alam. Menurut dia, secara tidak langsung kekayaan alam di Kabupaten Serang telah di korupsi. Ia menambahkan banyaknya penambangan pasir di laut telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat baik dari segi ekomoni, ekologi, sosial maupun budaya. Untuk itu, ia mendesak pemerintah Kabupaten Serang segera mencabut selurh izin penambangan pasir di seluruh pesisir laut di kabupaten Serang Utara.

Sumber: Radio Harmony