KKP: Pembangunan Tanggul Raksasa Jakarta Tak Langgar Aturan

KBR68H, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pembangun mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall tidak melanggar aturan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan hal ini setelah pemerintah DKI Jakarta mengajukan izin pembangunan tanggul raksasa itu.

"Kita mencocokan konsep- konsep DKI dengan aturan yang ada di Kementerian dan Perikanan. Sehingga kita tuker pikiran mengenai pulau yang sudah diberikan izin pada tahun 2012 lalu. Lalu Great Sea Wall. Bagaimana dengan pelabuhan muara dan sebagainya ini kita cocokan jangan sampai konsepnya tidak mendukung aturan," jelas Sharif.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pengerjaan Giant Sea Wall dimulai tahun 2016. Namun Gubernur DKI Jakarta Jokowi mau proyek itu mulai dibangun tahun ini.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menolak proyek ini. Menurut Pegiat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Slamet Daroyni, pembangunan tanggul raksasa akan merusak ekosistem laut dan menyebabkan abrasi pantai di pesisir Jawa Barat dan Banten.

Selain itu proyek ini juga akan menggusur ribuan nelayan yang ada di pesisir Teluk Jakarta. Sementara klaim pemerintah, Giant Sea Wall mempunyai fungsi untuk mencegah rob dan tempat penyimpanan air bersih. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana hingga Rp 260 triliun lebih.