Kalbar Minta Pemerintah Ubah Penghitungan Kuota BBM

KBR68H, Pontianak - Pemerintah Kalimantan Barat meminta pemerintah pusat mengubah cara penghitungan kuota konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi secara nasional.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan, semestinya pembagian jatah kuota BBM bersubsidi mengacu pada jumlah kendaraan dan jarak tempuh di setiap daerah. Menurut dia, hasil pertemuan 4 gubernur se-Kalimantan menyimpulkan penjatahan kuota BBM bersubsidi dengan mengacu jumlah penduduk tidak tepat.

“Kalau berdasarkan jumlah penduduk memang kita sedikit, tapi apakah semua penduduk itu lalu mempunyai kendaraan. Karena, kita bukan bicara tentang air minum dan ini telah kita sampaikan. Tapi, bensin inikan yang minum kendaraan bukan manusianya. Jadi, harus tolak ukurnya kendaraan dan jumlah kendaraan juga tidak hanya semata-mata jumlah kendaraan. Kalau kita ini PP (pulang pergi-red) Kapuas Hulu yang ratusan kilometre. Nah, itu panjang jarak juga harus dihitung dan disitulah yang dirasakan tidak adil bagi Kalimantan. Kalau tidak salah saya itu hanya dari total kuota itu, Kalimantan hanya menikmati belasan persen atau bahkan dibawah.”

Tahun lalu, 4 gubernur di Kalimantan sempat mengajukan protes pada pemerintah terkait pengurangan jatah BBM bersubsidi. Pengurangan tersebut sempat memicu kelangkaan dan antrian panjang di sejumlah SPBU di Kalimantan.