ICW: Korupsi Kerap Terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa

KBR68H, Mataram - Aktivis Indonesia Corruption Wach (ICW) Tama S Langkun menilai, kasus korupsi selalu berhubungan erat dengan pengadaan barang dan jasa. Dari tingkat pusat hingga daerah, fenomena pengadaan barang dan jasa selalu menjadi masalah yang berulang. Proses lelang melalui sistem elektronik atau LPSE harus dinilai positif karena pengadaan akan lebih terbuka untuk publik.
 
Tama S Langkun dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Somasi NTB di Mataram Kamis (14/03) kemarin mengatakan, publik harus terlibat didalam pemantauan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik ini. Paling tidak sistem ini bisa mereduksi kasus korupsi atau persekongkolan jahat yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa.
 
Tama menerangkan, proyek konstruksi yang dikerjakan tahun tunggal pada kuartal ke empat  berpotensi tidak selesainya proyek tersebut pada akhir Desember. Jika ada tender yang dilaksanakan pada bulan Oktober atau November yang berkaitan dengan konstruksi, maka perlu dipantau dengan serius, karena besar kemungkinan perusahaan itu tidak akan mampu menyelesaikan kontraknya sampai akhir tahun.
 
Sementara itu Kepala Inspektorat Provinsi NTB Chairul Maksul mengatakan, provinsi NTB sudah tidak lagi memperbolehkan alokasi dana proyek konstruksi dan fisik pada APBD Perubahan. Itu bagian dari upaya untuk menghindari kesalahan pengerjaan proyek pada akhir tahun. Anggaran untuk konstruksi dan fisik pada APBD Perubahan hanya boleh diberikan untuk perbaikan pascabencana serta memiliki kemanfaatan bagi masyarakat.
 
“Kami pernah membatalkan pengadaan empat unit kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011 karena waktunya yang mepet. Maka tahun 2012 kembali dianggarkan,” katanya.

Sumber: Global FM Lombok