DPRD Nunukan Dukung Pemotongan TTP Bagi PNS Tukang Bolos

KBR68H, Nunukan - Langkah Pemerintah Daerah Nunukan Kalimantan Timur melakukan pemotongan Tunjangan Tambahan Pendapatan TTP bagi PNS yang terlambat atau mangkir kerja mendapat dukungan DPRD Nunukan. Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Niko Hartono mengatakan, pemberlakuan Peraturan Bupati tentang pemotongan TTP bagi PNS yang tidak disiplin harus diterapkan pada semua golongan. Niko juga berharap peraturan itu juga dikenakan terhadap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD.

“Kita dukung perbupnya. Perbup itu dibikinkan berarti sangat dibutuhkan untuk menindak lanjuti ketidakdisiplinan itu tadi. Bukan hanya anak buah tetapi kepala SKPD kepala dinas yang bersangkutan.Biasanyakan anak buah inikan suka ikut ikutan dari bosnya biasanya,"jelasnya.

Sejak awal bulan Maret ini pemerintah daerah Kabupaten Nunukan memberlakukan sanksi pemotongan Tunjangan Tambahan Pendapatan (TTP) bagi PNS yang terlambat masuk kerja maupun yang mangkir kerja. Diantaranya besaran pemotongan TTP bagi PNS tidak ikut apel satu persen, terlambat masuk kerja dua persen, dan PNS tidak masuk kerja akan dipotong empat persen.