DPRD Minta Gubernur NTB Tepat Waktu Serahkan LKPJ

KBR68H, Mataram - Agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur NTB diminta agar tepat waktu. Penyampaian LKPJ telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika LKPJ itu melampaui waktu yang telah ditentukan bisa dinilai sebagai rapor merah untuk eksekutif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB H.L Moh Syamsir kepada Global FM Lombok akhir pekan lalu. Ia menerangkan penyampaian LKPJ Gubernur itu dijadwalkan pada bulan Maret ini. Jika eksekutif belum siap akan diserahkan jadwalnya oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD NTB.
 
“Kami tidak mau ribut-ribut, kami ingin menjaga soliditas (ekesekutif dan legislatif). Namun kalau kami diabaikan, kami akan bersuara” ujar Syamsir.
 
Sementara, Abdul Hadi dari fraksi PKS DPRD NTB mengkritik keterlambatan pengajuan draf LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur  NTB. Keterlambatan pengajuan itu bahkan sebanyak dua kali yaitu 15 Januari dan 1 Maret sesuai dengan persetujuan eksekutif.
 
Hadi yang menjadi anggota Bamus DPRD NTB berharap agar berkas LKPJ itu bisa diserahkan ke DPRD sehingga dewan bisa melakukan kajian dan cross cek di lapangan. Kegiatan kajian lapangan bisa disinergikan dengan kegiatan reses anggota dewan yang akan dilakukan mulai tanggal 10 Maret ini.
 
Ia merasa kecewa dengan keterlambatan pengajuan ini, bahkan kinerja Bappeda Provinsi NTB dinilai terus mengalami penurunan dari tahun ketahun.”Jangan birokrat kita disibukkan dengan kegiatan yang tidak prioritas dan diluar jobnya, sehingga yang penting menjadi terbengkalai” ujar Hadi.

Sumber: Radio Global FM