DPR Papua: Gubernur dan Wakil Gubernur Secepatnya Dilantik

KBR68H, Puncak- DPR Papua mendesak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2013-2018 segera dilakukan. Ketua DPR Papua, John Ibo mengatakan Papua harus memiliki pemimpin definitif, guna melanjutkan pembangunan yang selama dua tahun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keputusan  Mahkamah Konstitusi buat adalah pemenangan untuk semua masyarakat Papua.

 “Mari kita anak-anak Papua, anak-anak negeri  Indonesia menghargai  proses demokratisasi yang telah dilakukan oleh rakyat, sehingga hasil yang telah diperoleh marilah kita beri tolerasi. Dari perjuangan kita menyelesaikan demokratisasi untuk pembangunan itu dapat berjalan dengan baik di tanah Papua,”  kata john Ibo.

Sehari sebelumnya, MK  menolak gugatan lima pasang kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, diantaranya pasangan  Noak Nawipa -John Wop, Habel Melkias Suwae – Yop Kogoya, Manase Robert Kambu – Blasius Adolf Pakage, Wellinton Wenda – Weynand Watori dan Alex Hesegem – Marthen Kayoi, yang menggugat KPU Provinsi Papua, atas penetapan hasil pilkada gubernur yang menetapkan Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2013-2018.

Gugatan kelima kandidat tersebut dibagi menjadi tiga berkas yang intinya menggugat tentang penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT), keterlibatan kepala daerah dalam pengerahan PNS saat pelaksanaan pilgub, pembatalan hasil perolehan pemungutan suara, penggelembungan suara untuk pemenangan salah satu kandidat, sistem noken, surat suara dan undangan mencoblos yang diperjual-belikan.

Dalam amar putusannya, MK menilai kelima gugatan kandidat Gubernur Papua itu tidak terbukti dan pokok permohonan salah. (Katharina Lita)