Demo Tuntut Hak, Guru di Jambi Terancam Sanksi

KBR68H, Jambi- Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi akan  memberikan sanksi kepada sekitar 30 orang guru yang melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD beberapa waktu lalu,  yang menuntut dibayarkannya tunjangan profesi. Selain itu, Pemkot Jambi menyatakan, pemberian sanksi ini kewenangan Wali Kota, bukan DPRD Kota.

"Penjatuhan sanksi adalah hak Walikota. Walau begitu, kita terima masukan DPRD itu, tapi soal penjatuhan sanksi itu adalah domain Walikota berdasarkan masukan Sekda. Sebab, atasan langsung setiap PNS adalah Sekda dan Walikota. Jadi, kalau ada masalah apapun di tubuh birokrasi atau di SKPD yang bersangkutan, sebaiknya para PNS melapor kepada Sekda, bukan ke pihak lain,”ujar Sekda Kota Jambi Daru Pratomo.

Sebelumnya, Sekda  mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada para guru yang telah berdemonstrasi di gedung DPRD Kota Jambi, bila telah ada keputusan pembayaran tunjangan profesi sertifikasi itu adalah tanggungjawab pemerintah pusat, bukan Pemkot Jambi.

"Kita tunggu, jika jawaban yang mereka terima sama dengan apa yang sudah kami sampaikan kepada mereka sebelumnya, artinya para guru sudah tidak percaya kepada kami. Dan sebagai PNS, mereka akan dikenakan sanksi," jelasnya Daru Pratomo lagi.

Menanggapi sikap Sekda Kota Jambi terhadap para guru tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi, Fuad Safari, meminta agar sanksi bagi guru itu ditiadakan saja. "Saya berharap jangan ada persoalan baru terkait guru yang demo. Jangan ada sanksi bagi mereka. Sebab, persoalan ini sebenarnya terletak pada kebuntuan informasi antara para guru dan pihak dinas pendidikan,” kata Fuad Safari.

Sumber: Radio Jambi FM