DAU ke Sejumlah Kabupaten di Papua Tertunda Karena Tarik Ulur Kepentingan

KBR68H, Jakarta - Tarik ulur kepentingan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Papua menyebabkan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum sejumlah kabupaten. Kabupaten yang ditunda DAU-nya di antaranya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Puncak. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemrov Papua Benny Arisoy, mengaku sudah berulang kali memberikan peringatan kepada DPRD dan pemkab setempat. Namun, peringatan untuk segera menyerahkan APBD paling lambat 15 Februari lalu, dilanggar.

"Pemerintah daerah atau bupati dan DPRD ini harus disepakati dengan baik antara legislatif dan eksekutif. Barangkali di situ yang tarik menarik, sehingga menyebabkan keterlambatan penyerahan APBD tahun anggaran 2013. Sehingga, itu lambat diajukan ke pemprov untuk dievaluasi. Kan kita harus ajukan itu, kemudian akan diserahkan ke Kemendagri," kata Benny dalam wawancara Sarapan Pagi KBR68H.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 17 pemerintah daerah. Di antaranya; Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Puncak.
Kementerian  Keuangan menunda DAU lantaran daerah tersebut belum menyampaikan APBD 2013. Sanksi penundaan penyaluran DAU itu berlaku efektif sejak April 2013 dan akan dicabut setelah pemerintah daerah menyampaikan APBD kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.