APKLI NTB Pertanyakan Pembekuan Organisasi dari Pusat

KBR68H, Mataram - Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) NTB, Irwan Prasetya mempertanyakan keabsahan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKLI yang membekukan pengurus APKLI NTB.

Irwan beralasan, surat itu ditandatangani Ketua Umum (Ketum) DPP APKLI Ali Mahsun yang sudah tidak diakui atau dibekukan. Kepengurusan DPP APKLI kini dipegang tim 9 yang dibentuk 17 dari 24 pengurus APKLI se-Indonesia. Hal itu berdasar hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) tertanggal 11-13 Februari 2013 di Semarang.

“Kami juga mempertanyakan surat pembekuan APKLI NTB yang ditandatangi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP APKLI, Arifin, yang juga sudah dibekukan. Tapi yang diakui pengurus APKLI se-Indonesia adalah Sekjen DPP APKLI, Lasiman. Jadi, surat pembekuan APKLI NTB itu tidak sah demi hukum,” tegas Irwan Prasetya.
 
Iwan menuturkan, kepengurusan APKLI NTB terbentuk pada tahun 1995 lalu dan atas keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov), maka kepengurusan itu diaktanotariskan No. 1 tahun 2003. Terdapat 3 orang pendiri APKLI NTB yang salah satu diantaranya adalah dia sendiri. Jadi, secara hukum, APKLI NTB dapat dibubarkan atau dibekukan berdasar hasil kesepakatan 3 orang pendiri itu, bukan dari DPP APKLI, apalagi surat itu masih belum jelas status hukumnya.
 
Surat pembekuan itu lanjut Irwan, tidak akan mempengaruhi pengurus APKLI NTB yang sudah 9 tahun ini solid dan tidak ada masalah. Karena secara hukum, pengurus APKLI NTB sudah tidak bisa diganggu gugat.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun membekukan kepengurusan APKLI NTB yang dipimpin Irwan Prasetya. Selanjutnya, mengesahkan L. Winengan sebagai penggantinya. Hal itu sesuai dengan SK DPP APKLI No: 39.2/KPTS/DPP-APKLI/II/2013, tertanggal 27-Februari-2013.

Sumber: Radio Global FM Lombok