Walhi: Pemerintah Tak Tegas, Kabut Asap Terus Terjadi

KBR68H, Riau – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan pembakar hutan dan lahan di riau. Sebab, kebakaran lahan yang menimbulkan asap, banyak terjadi di area milik perusahaan.

Deputi Direktur Eksekutif Walhi Riau Boy Jeri Even Sembiring menyebutkan, bencana kabut asap sudah dimulai sejak tahun 1997. Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan pemilik lahan yang terbakar tersebut.

“Penglihatan kita dari citra satelit, dari investigasi lapangan, lahan lahan terbakar yang terbesar yang pengaruhnya signifikan terhadap pencemaran udara itu ya lahan-lahan korporasi. Seharusnya pemerintah bisa melakukan tindakan tegas terhadap korporasi cabut izin aja kalau mereka tidak bisa bertanggung jawab terhadap areal konsesi yang mereka miliki, pertanggung jawaban pidananya juga harus diminta, nah hal itu yang tidak kami lihat, keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini,” papar Boy Jeri Even Sembiring.

Boy Jeri Even Sembiring menyebutkan perusahan-perusahaan tersebut antara lain PT Ruas Utama Jaya afiliasi Asia Pulp and Paper (APP), PT Sumatera Riang Lestari afiliasi Asia Pacific Resources International (APRIL), Sakato Pratama Makmur afiliasi APP, Bukit Batu Hutani Alam afiliasi APP, Rimbah Peranap afiliasi APRIL, RAPP afiliasi APRIL, Balay Kayang Mandiri afiliasi APP, Jatim Jaya Perkasa afiliasi Wilmar asal Singapura, Langgam Inti Hibrido asal Malaysia, dan PT Adei Plantation perusahaan sawit asal Malaysia yang sekarang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, Boy mengatakan, selain tidak tegas pada perusahaan itu, pemerintah juga tidak serius dalam mendidik masyarakat tentang cara membuka lahan yang benar.

Editor: Anto Sidharta