Sosialisasi Pencegahan Kabut Asap di Riau Gagal

KBR68H, Jakarta - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menuding pemerintah Riau tidak bisa bekerjasama dengan warga untuk urusan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu. Koordinator Jikalahari Muslim Rasyid mengatakan, kebakaran hutan semakin parah karena pemerintah tidak mensosialisasikan upaya pencegahan hingga ke tingkat desa. Akibatnya, pihak desa juga tidak melaporkan siapa pihak yang sedang membuka lahan dengan melakukan pembakaran.

"Seharusnya tidak mesti tanggap darurat gitu. BMKG itu sebenarnya ketika masuk rawan kebakaran dia punya peta daerah rawan terbakar, dia punya peta itu. Jadi seminggu sebelum itu, BMKG sudah punya itu dan itu disebarkan kepada instansi terkait. Nah harusnya informasi ini kan informasi penting, itu harus dikoordinasikan sampai level terbawah. Ini yang menurut kita tidak jalan. Jadi informasi yang didapat hanya sekadar informasi tapi tidak pernah ditindaklanjuti," jelas Koordinator Jikalahari, Muslim Rasyid saat dihubungi KBR68H, Jumat (28/2).

Koordinator Jikalahari Muslim Rasyid mendesak pemerintah bekerja lebih cepat pascapenetapan status tanggap darurat asap dua hari lalu. Bahkan menurut Muslim, belum ada perubahan yang signifikan sejak penetapan darurat asap. Hingga saat ini tercatat lebih dari 22 ribu warga terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena asap kebakaran hutan. (Baca: Agung Laksono: 25 Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan)

Editor: Irvan Imamsyah