KBR68H, Jakarta - Pemerintah Kota Bandung akan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima yang beraktivitas di zona terlarang. Komandan Satpol PP Bandung Ferdi Ligaswara mengatakan, Salpol PP akan menggandeng Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menertibkan PKL dan pembelinya. Ferdi menambahkan di zona terlarang tersebut akan disediakan meja-meja untuk menyidang di tempat mereka yang melanggar aturan.
"Ya denda di lokasi kita memasang 4 titik meja yang di situ terdiri dari para PNS yang sudah terlatih dan sudah dididik untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertama bukan hanya pembelinya,diprioritaskan juga penjualnya. Penjual dan pembeli, tidak mungkin ada pembeli kalau tidak ada penjual. Tapi di tempat kita, kita lakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu," ujar Ferdi dalam Program Sarapan Pagi KBR68H.
Komandan Satpol PP Bandung Ferdi Ligaswara menambahkan zona terlarang bagi PKL tersebut adalah jalan Kepatihan, Jalan Dalem Kaum, Jalan Merdeka, dan wilayah Alun-alun.
Sebelumnya Pemkot Bandung memberlakukan hukuman denda sebesar Rp 1 juta terhadap warga yang bertransaksi dari pedagang kaki lima di zona terlarang. Pemkot juga telah menyiapkan dana Rp 16 miliar untuk melakukan penataan PKL. Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, upaya tersebut adalah salah satu jalan menertibkan PKL yang kerap menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan.
Editor: Antonius Eko
