KBR68H, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan dana Rp 7,5 miliar untuk membiayai kesehatan warga miskin.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, dana itu untuk membantu warga miskin yang belum menjadi peserta Jamkesda dan BPJS Kesehatan. Ia juga telah meminta bupati dan wakilkota untuk mengalokasikan dana warga miskin yang belum menjadi peserta Jamkesda dan Jamkesmas.
"Rapat koordinasi kemarin dengan para bupati, saya sudah mengingatkan supaya dipadukan data penerima Jamkesmas yang dibiayai oleh nasional kan kira-kira Rp 2,6 juta dan kemudian hampir semua kabupaten memberikan jamkesda. Dari Jamkesda itu bisa dialihkan sekaligus, dan bahkan bisa juga ditingkatkan jumlahnya," tutur Frans Lebu Raya di Kupang, Selasa (11/2).
Gubernur NTT Frans Lebu Raya menambahkan, pemerintah kabupaten bisa menambah jumlah peserta Jamkesda, karena mulai tahun ini pemerintah daerah juga mendapat pajak rokok.
Menurut Gubernur Frans Lebu Raya, pendapatan dari pajak rokok tersebut bisa dipakai untuk menambah jumlah peserta jamkesda. Frans menargetkan tahun 2019 semua warga di NTT sudah ter-“cover “ pelayanan kesehatan dengan sistem BPJS Kesehatan.
Editor: Anto Sidharta
Rp 7,5 Miliar Disiapkan untuk Kesehatan Warga Miskin di NTT
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan dana Rp 7,5 miliar untuk membiayai kesehatan warga miskin.

NUSANTARA
Selasa, 11 Feb 2014 16:28 WIB


Rp 7, 5 Miliar, Warga Miskin, NTT
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai