Penyebab Belum Gajiannya PNS di Kabupaten TTU

KBR68H, TTU - Sekitar 6000 lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur hingga saat ini belum menerima gaji bulan Januari.

Oktovianus salah satu pegawai Pemkab TTU mengeluhkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dia juga tak mengetahui alasan keterlambatan pemberian gaji untuk PNS di sana.

"Hampir semua ada sekitar 6.000 lebih pegawai di TTU belum terima gaji sampai saat ini. Alasannya apa kami juga tidak tahu. (Untuk hidup sehari-hari pakai apa?) Ya terpaksa kita usaha sendiri, ada yang berutang ke toko atau kios, nanti gajian baru bayar. Dan saya rasa hampir semuanya mengalami hal yang sama," katanya Sabtu (01/02) di Kefamenanu kepada KBR68H.

Terkait keterlambatan inil, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menyatakan pembayaran gaji ribuan pegawai negeri di wilayah tersebut masih menunggu persetujuan DPRD setempat.

Bupati TTU Raymundus Sau Fernandez menyatakan masih menunggu izin DPRD, apakah bisa dibayarkan mendahului penetapan APBD atau tidak. Ujarnya langkah ini diambil karena tidak ingin terjebak dalam pengelolaan keuangan negara yang keliru.

"Memang gaji itu masuk dalam komponen belanja wajib, tetapi kan harus ada runutan yang harus kita patuhi. Jangan sampai karena wajib, terus kita harus melanggar aturan. Mestinya yang harus kita lakukan adalah penetapan APBD. Gubernur melalui sekda sudah bersurat ke kita menjelaskan bahwa gaji itu komponen wajib yang harus dibayarkan. Saya sudah menindaklanjuti ke DPRD meminta persetujuan. Mudah-mudahan hari ini bisa terealisasi," ujarnya di Kefamenanu Sabtu (01/02).

Keterlambatan pembayaran gaji untuk edisi perdana tahun baru di Kabupaten Timor Tengah Utara, selalu saja terjadi setiap tahun. Hal ini terjadi lantaran penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu terlambat.

Berdasarkan data yang ada,  jumlah pegawai negeri di Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 6.143 orang. Biaya gaji bagi seluruh pegawai ini setiap bulannya, hampir mencapai 24 miliar rupiah.

Editor: Anto Sidharta