Kemenhub Beri waktu Merpati Untuk Memperbaiki Manajemen

KBR68H, Jakarta - Kementerian Perhubungan masih memberi waktu bagi maskapai penerbangan Merpati untuk membenahi manajemennya. Menteri Perhubungan, E.E. Mangindaan mengatakan, status Merpati saat ini masih dibekukan. Maskapai penerbangan Merpati berhenti beroperasi sejak akhir bulan lalu. Kisruh di perusahaan plat merah itu menyangkut tunggakan gaji karyawan, dan utang hingga Rp 7,3 triliun kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina. (Baca: Merpati Bangkrut, Penerbangan Nasional Terganggu)

"Dari segi persyaratan jumlah kapal pesawat terbang dan manajemennya masih ada masalah. Tapi kalau lihat pesawat terbang yang siap 6 itu sebenarnya bisa. (6 itu oke saja?). Iya. Karena sekarang ada upaya dengan anak perusahaan yang cukup kuat, back-up Merpati, kemudian jalan, pada waktu dia bisa jalan kita kembalikan untuk berfungsi. Tapi sekarang belum, karena anak perusahaannya belum, baru rencana," kata Menteri Perhubungan, E.E. Mangindaan di Gedung DPR, Senin (17/2).

Sebelumnya, Pemerintah menjual 19 rute tunggal yang selama ini dilayani oleh Maskapai Penerbangan Merpati Nusantara Airlines.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti mengatakan, hal ini dilakukan menyusul kondisi keuangan Merpati yang diambang kebangkrutan. Rute-rute itu meliputi wilayah Indonesia Bagian Barat seperti Biak-Sorong, Bima-Makassar, Jayapura-Tanah Merah, Manado-Palu, dan Mulia-Nabire. Ia optimistis rute ini banyak diminati oleh maskapai penerbangan lain.

Sementara itu, Forum Pegawai Merpati meminta DPR mengganti direksi maskapai milik negara tersebut. Ketua Forum Pegawai Merpati Sugiyarto mengatakan, penggantian itu sebagai salah satu solusi menyehatkan kembali maskapai yang banyak menggarap penerbangan perintis.Dia meminta, DPR untuk mengagendakan pertemuan dengan pegawai Merpati. Ini dilakukan jika pertemuan antara Kementerian BUMN dan Direksi Merpati tidak membuahkan hasil.

Editor : Nanda Hidayat