KBR68H, Jakarta- Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR meminta pemerintah bersikap tegas terhadap aksi kekerasan yang dilakukan tentara Papua New Guinea terhadap nelayan asal Merauke, pekan lalu.
Anggota DPR Komisi Pertahanan, Tantowi Yahya mengatakan, aksi tentara negara tetangga itu tidak manusiawi. Selain membakar kapal nelayan, tentara Papua Nugini juga memaksa nelayan Indonesia berenang sejauh delapan kilometer dari tengah laut ke pantai Merauke.
Tantowi Yahya mengatakan Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR bakal segera memanggil Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI untuk menanggapi kasus pembakaran itu. Ia berharap, Pemerintah segera memanggil Duta Besar Papua New Guinea untuk menuntaskan masalah ini.
"Kita ini dianggap oleh negara-negara tersebut terlalu kompromi ketika terjadi pelanggaran seperti itu. Kita ingin mengklarifikasi dulu pertama apakah kapal nelayan kita melanggar batas wilayah. Kedua, tindakan barbar yang tidak berperikemanusiaan dengan membakar kapal dan nelayannya suruh berenang. Kalaupun terjadi pelanggaran ya dipulangkan baik-baik lalu diproses secara hukum. Kemudian pemerintah yang bersangkutan mengajukan nada protes resmi kepada pemerintah kita," kata Tantowi Yahya, Anggota Komisi DPR bidang Pertahanan dan Luar Negeri kepada KBR68H dalam program Sarapan Pagi, Senin (10/02).
Pekan lalu, tentara Papua New Guinea membakar kapal milik nelayan asal Merauke, Papua. Pembakaran itu diduga akibat para nelayan melanggar batas wilayah perairan negara tetangga.
Kapal itu berpenumpang 10 orang nelayan. Lima di antaranya selamat setelah berenang ke daratan, sementara lima lainnya hilang. Mereka dikabarkan tewas tenggelam karena kelelahan berenang.
Tim SAR di Papua hingga kini masih mencari para korban hilang. Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh Kepolisian Daerah Papua.
Editor: Agus Luqman
