Walhi Sumsel: Penempatan Polisi di Setiap Desa Bukan Solusi

KBR68H, Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai penempatan satu polisi di satu desa tidak akan mampu meredam konflik sosial di daerah. Sebab menurut juru kampanye hutan dan perkebunan besar WALHI, Zenzi Suhadi, keberadaan polisi kerap memperkeruh masalah lantaran sikap mereka yang berpihak pada perusahaan atau pengusaha. Selain itu, polisi sering mengkriminalisasi para tokoh masyarakat atau petani yang membela kepentingan mereka.

“Dan kita tidak berkeyakinan dengan ditambahnya polisi satu orang satu desa konflik ini akan selesai ke akarnya, yang akan terjadi adalah ada proses penekanan terhadap masyarakat itu untuk lagi tidak berlawan tidak lagi mempersoalkan hak-hak dia yang diambil perusahaan.”ujar Zenzi kepada KBR68H melalui sambungan telepon.

Tahun ini Kepolisian Indonesia menargetkan zero conflict atau tidak ada konflik. Caranya dengan menempatkan satu polisi di setiap desa. Nantinya sekitar 76 ribu desa di seluruh Indonesia akan dijaga polisi. Sementara pemantauannya akan berjalan 24 jam. Namun pada awal tahun, terjadi konflik sosial di sejumlah daerah. Misalnya bentrok antar-kelompok di Desa Hualoy, Maluku yang melibatkan Desa Kamariang, dan Sepa. Bentrok dipicu pemukulan seorang warga Hualoy oleh warga Desa Sepa. Dalam insiden ini 10 warga tewas.