Program KUR di Sumut Tak Dinikmati Masyarakat Kecil

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dianggap masih setengah hati. Pasalnya program pemberdayaan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) itu belum bisa dirasakan sepenuhnya.

Ketua UKM Center Sumut, Denny Faisal Mirza mengatakan, beberapa bank pelaksana KUR masih mengharuskan agunan meskipun telah mengetahui adanya peraturan bahwa KUR tidak diwajibkan agunan untuk pinjaman di bawah Rp20 juta.

kata Denny, bank menerapkan agunan karena uang tersebut adalah uang rakyat, dimana 30% dijamin bank dan 70% dijamin oleh lembaga penjamin kredit.

Sementara Himpunan Petani Jagung Indonesia (Hipajagin) Jemat Sebayang mengatakan petani, nelayan dan pedagang di Sumut belum bisa menikmati KUR. "KUR atau apapun namanya kredit yang dinyatakan pemerintah untuk rakyat, programnya saja yang bagus, tetapi nyatanya tidak pernah dinikmati masyarakat kecil," katanya.

Hal yang sama juga dinyatakan  Sekretaris Dewan pimpinan daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ihya Ulumuddin. Dia memberi contoh program alokasi bahan bakar minyak (BBM) ke nelayan hanya dinikmati segelintir nelayan dan itupun karena ketua kelompok nelayannya pintar melobi.

Sementara Wakil Ketua  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, M E Girsang,  menyebutkan, kredit KUR masih sebatas impian bagi petani. Bukan hanya karena masih berbelitnya birokrasi tetapi juga karena adanya keharusan agunan untuk mendapatkan kredit itu.

Kepala Perwakilan BI  Wilayah IX, Sumut dan Aceh, Hari Utomo mengatakan perlu dibentuk forum koordinasi KUR Sumut agar permasalahan ini bisa diatasi. Menurutnya, meski masyarakat mengaku KUR belum dinikmati maksimal, tetapi penyerapan KUR di Sumut semakin besar. Tahun lalu misalnya, penyaluran KUR sudah mencapai Rp2,30 triliun dengan jumlah debitur 318.294 orang. Realisasi KUR di 2012 itu tumbuh 44,17% dibandingkan 2011 dan tercatat tertinggi ke empat setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sumber: Radio Star News