Petani Minta Komnas Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Jatim

KBR68H, Jakarta - Ratusan petani dari Jawa Timur mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan Pemda, Badan Pertanahan Nasional dan perusahaan.

Koordinator Front Perjuangan Petani Mataraman, Muhammad Sutriyanto mengatakan, tiga pihak itu telah merampas dan menguasai tanah milik petani. Ia juga menambahkan, Pemda sengaja menutupi kasus tersebut. Ini terlihat dari ketidaktahuan Pemerintah Pusat tentang intimidasi dan kekerasan yang dilakukan aparat Polisi.

“Rupanya mereka ya, dari beberapa instansi pusat tidak tahu menahu masalah yang sedang bergejolak di bawah. Ada mata rantai yang terputus. Kalau aku pikir ada konspirasi antara pemilik modal dengan beberapa oknum yang ada di kanwil. Jadi data-data itu tidak pernah masuh di BPN Pusat, iya,” kata Sutriyanto di depan kantor Komnas HAM.

Sebelumnya, ratusan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) Jawa Timur melakukan aksi jalan kaki dari Blitar ke Jakarta, akhir Januari lalu. Aksi tersebut mereka lakukan untuk mendesak Pemerintah Pusat membantu mengembalikan tanah mereka yang kini dikuasai oleh pengusaha. Sebagian dari mereka juga mengalami kekerasan dari aparat dan intimidasi. Padahal tanah tersebut sudah lama dimiliki oleh petani. Selama seminggu di Jakarta, ratusan petani itu mendatangi Istana Negara, KPK, Mabes Polri, Ombudsman dan Komnas HAM.