Penanganan Konflik Sosial di Kaltim Jadi Acuan Nasional

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebut Penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur  beberapa tahun lalu menjadi acuan model nasional bahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kamtibmas.

Ia mengatakan, semajak terjadi konflik di kota Tarakan, dirinya selalu menghubungi Gubernur Awang Faroek dan langkah-langkah yang diambil saat itu sangat bijak dan tepat, terutama dengan melibatkan seluruh tokoh-tokoh dan unsur masyarakat sehingga dijadikan model nasional.

Lanjut Gamawan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus mengulas upaya dan kebijakan serta cara penanganan konflik horizontal yang terjadi di masyarakat Kaltim dapat dijadikan rujukan model penanganan di seluruh Indonesia.

Karena pola penanganan dan kebijakan meredam konflik yang terjadi saat itu melibatkan seluruh komponen di daerah , tidak saja dari kalangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kalangan di dalam lingkup pemerintahan tetapi melibatkan seluruh unsur masyarakat setempat.

 “Terinspirasi keberhasilan pola penanganan konflik inilah maka beberapa waktu lalu pemerintah pusat merumuskan bersama-sama untuk menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Penanganan Gangguan Dalam Negeri,” katanya.

Menurut Mendagri, Kaltim merupakan salah satu daeerah yang kondusif daerah tetap terjaga dan stabil. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar masyarakatnya cukup baik.

Diakuinya, walaupun eskalasi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semakin meningkat bahkan mudah terjadi disetiap daerah. Namun, pemerintah didukung seluruh masyarakat tidak ikut terpengaruh untuk ikut-ikutan berkonflik. Mendagri Gamawan Fauzi berharap kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat agar tetap waspada, tetap kompak serta tidak mudah terprovokasi yang dapat terjadinya konflik di daerah. Selain itu, dengan terbentuknya daerah otonomi baru baik Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu hendaknya berimbas pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menghindarkan dari permasalahan konflik di masyarakatnya.

Sumber: Radio Suara Samarinda