Pemprov Kalbar Didesak Bentuk Jamkrida

Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Barat, Awang Sofian Rozali meminta pemerintah provinsi menyiapakan pembentukan PT Jaminan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) sebagai penjamin Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terhambat dalam akses perbankan.

Ia mengatakan, pembentukan Jamkrida di Kalbar sudah disetujui oleh legislatif pada Desember lalu, selain itu Perdanya juga sudah ada. Artinya ini sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk membentuk Jamkrida. Sesuai dengan petunjuk dari kementrian Keuangan dan Kementrian dalam negeri, Jamkrida tersebut harus memfasilitasi koperasi dan UKM yang terkendala dalam pinjaman modal melalui perbankan, diharapkan melalui Jamkrida koperasi dan UKM bisa mendapatkan modal untuk meningkatkan usahanya.

Ia menjelaskan nantinya Jamkrida hanya sebagai penjamin, sedangkan yang mengucurkan dananya adalah perbankan yang ada di Kalbar. Untuk itu Jamkrida bekerjasama dengan semua perbankan yang ada di Kalbar. Ia mendesak dalam satu tahun ini PT Jamkrida sudah terbentuk karena  ini menyangkut usaha penjaminan.

Lebih lanjut menurut Awang, untuk membentuk sektor tersebut Pemprov diharuskan menyetor sekitar Rp 100 miliar. Minimal, dana yang harus disetorkan 25 persen dari total tersebut.  Apabila ini sudah dilakukan maka pansus akan menyiapakan perda mengenai permodalan, sebab itu menyangkut perijinan keuangan. Jika dana itu tidak ada maka Jamkrida tidak bisa dioperasikan.

Awang menambahkan Pemerintah Provinsi Kalbar  menjadi pemegang saham pengendali. Dia berharap tahun ini Jamkrida sudah dapat dibentuk.

Sumber: Radio Volare Pontinak