NTB Perketat Aturan Alih Fungsi Lahan Pertanian

KBR68H, Mataram- DPRD Provinsi NTB menyetujui raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi perda. Aturan ini akan memperketat kebijakan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian. Persetujuan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD NTB yang digelar Senin (18/02).

 Wakil gubernur NTB Badrul Munir dalam sambutannya mengatakan, perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kuantitas produksi pangan di NTB dapat dipertahankan dengan maksimal.
 
Dalam draf perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu dijelaskan, luas lahan pertanian berkelanjutan yang ditetapkan sebanyak 828 ribu hektar lebih yang tersebar di seluruh kabupaten kota di NTB.
 
Lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan sawah sebanyak 227 ribu hektar lebih. Dari jumlah tersebut, lahan pertanian yang paling luas terdapat di kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yakni 51 ribu hektar lebih. Sementara cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 600 ribu hektar lebih di seluruh NTB.
 
Dengan lahirnya perda tersebut, kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi sangat ketat. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan, lahan pertanian hanya boleh dialihfungsikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta jika terjadi bencana alam.
 
Dalam pasal 40 disebutkan juga, segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum. Bagi petani yang melaksanakan aturan lahan pertanian berkelanjutan akan diberikan insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengembangan infrastruktur pertanian dan lain sebagainya.

Sumber: Radio Global FM Lombok