Massa Minta Kejagung Copot Kajati Sumut

KBR68H, Medan – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dituding tidak serius mengusut maraknya kasus dugaan korupsi di berbaga dinas baik di bawah naungan pemprov Sumut atau di dinas kabupaten/kota.

Ini membuat LSM Forum Rakyat Sumatera Utara (FORSU) dan Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara (GARDA SUMUT) berunjuk rasa di depan gedung Kejatisu Jalan AH. Nasution, Senin (4/2).

Koordinator aksi Fajar Daulay mengatakan, mereka akan meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia,  segera mengganti Noor Rachmad yang saat ini menjabat Kepala Kejati Sumut. Ia menilai Noor hanya banyak janji, namun lambat menangani perkara korupsi.

Pasalnya Massa melihat adanya dugaan korupsi seperti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut senilai Rp.3 Miliar dalam penggunaan anggaran sembilan jasa konsultasi. " Tidak hanya itu, SKPD Di sumut seperti Dinas Pertanian yang diduga memark-up setiap kegiatan yang hampir mencapai Rp.6 Miliar lebih, dugaan korupsi  Kanwil Departemen Agama Pemprovsu  lebih dari Rp.10 Miliar, “ ucapnya.

Selain itu, Fajar juga menyebutkan, tidak hanya di SKPD Sumut, SKPD di kota Medan seperti Dinas Perindag yang diduga korupsi berjamaah senilai Rp.3 Miliar, di Dinas Perikanan dan Kelautan Medan senilai Rp.1,5 Miliar, di Dinas Pendidikan Medan lebih dari Rp.3 Miliar, dan Dinas Pendapatan Medan dalam kelebihan pengutipan  Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang merugikan negara Rp.463.898.059.

Tidak hanya itu, Massa juga menyinggung kasus dugaan korupsi di SKPD kabupaten Langkat.

"Banyaknya kasus Korupsi lagi di Langkat juga belum di jamah oleh Kejatisu, seperti kasus Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dalam Beberapa anggaran proyek senilai lebih dari Rp.10 Miliar, di Dinas Pekerjaan Umum Langkat senilai Rp.20  Miliar lebih dalam beberapa anggaran dan Dinas Pendidikan Langkat  yang diduga korupsi anggaran DAK, dan beberapa proyek yang mencapai Rp.50 Miliar lebih," sebut Fajar.

Karenanya, ia meminta Kejati Sumut menangkap makelar-makelar kasus yang ada di kejaskaan membersihkannya.  Mereka juga mendesak agak kejaksaan memeriksa jaksa-jaksa yang menangani perkara di Langkat ataupun Medan.

Usai mendengarkan tuntutan massa, Kepala Seksi Penerangan Hukum Ham, Marcos Simare-mare yang diwakili Yosgernald Tarigan mengatakan,  kasus itu kini tengah ditangani dan di selidiki. "Nanti kita akan sampaikan ke atasan dan segera menyelidikinya," ujar Yosgernald Tarigan. Yos menambahkan kasus di dinas Pendapatan Kota Medan telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan.