LBH Mamuju Gugat DPRD karena Tak Transparan

KBR68H, Polewali Mandar – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamuju, Sulawesi Barat akan menggugat Dewan Perwakilan Rakyat setempat terkait dana Aspirasi DPRD yang tidak transparan. Ketua LBH Mamuju, Hatta Kaenang mengatakan, dana Aspirasi yang diambil dari anggaran daerah dilakukan secara tertutup. Kata dia, perbuatan ini masuk kategori perbuatan melawan hukum. Gugatan dilayangkan setelah DPRD Sulbar tak melanjuti somasi yang sebelumnya dilayangkan LBH Mamuju.

"Somasi yang saya berikan kepada Pemrov dengan DPR di mana ada 2 hal yang saya cermati dan sangat menggelitik perhatian publik. Rasa keadilan ketika tidak transparan dan menyalahi aturan pembahasan anggarannya. Kemudian adanya pola pendanaan aspirasi atau persoalan aspirasiah yang jelasnya merusak sistem perencanaan pembangunan, ah maka dari itu dari somasi yang tidak dijalankan oleh Pemrov dan DPR ya akhirnya dari Lembaga Bantuan Hukum mangajukan gugatan proposal melawan hukum ke Pengadilan Negeri Mamuju," kata Hatta Kaenang.

Ketua LBH Mamuju, Hatta Kaenang menambahkan program Aspirasi anggota DPRD Provinsi Sulbar hanya akal-akalan untuk kepentingan politik anggota dewan. Kata dia, program ini, hanya menghamburkan anggaran daerah.