Konsep Kebijakan Impor Daging Sapi Tak Jelas

Keseriusan pemerintah dalam konsep pengelolaan swasembada pangan, khususnya kebijakan impor daging sapi di nilai tidak jelas. Kondisi ini diperparah dengan data masing-masing instansi tentang populasi sapi yang berbeda-beda.

Dosen Fakultas Peternakan UGM, Subur Priyono Sasmito Budhi menilai ketidakjelasan konsep pemerintah juga menyangkut masalah pembibitan. Pembibitan hewan ternak tidak lepas dari adanya lahan. Menurut Subur pemerintah seharusnya tidak hanya menyediakan lahan (tanah) marginal kepada peternak. “Kalau hanya tanah marginal yang lainnya akan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar,”ungkap Subur.

Meski memiliki lahan yang terbatas, Subur berharap pemerintah tetap membina peternak rakyat. Ia yakin upaya swasembada menuju kemandirian ternak sapi tersebut akan banyak ditentang oleh negara yang selama ini menjadi tujuan impor Indonesia, seperti Australia.

Dosen Fakultas Peternakan UGM lainnya, Gatot Murdjito, menilai data populasi sapi yang dimiliki beberapa instansi berbeda, misal antara Kementerian Pertanian, BPS dan pemerintah daerah. Gatot juga menyoroti perbedaan harga jual daging sapi di dalam negeri yang lebih mahal dibandingkan yang dijual di luar negeri.

Dekan Fakultas Peternakan UGM, Ali Agus mengemukakan salah satu solusi mengatasi ‘simalakama’ daging sapi ini, yaitu pemerintah harus menemukan titik keseimbangan ideal antara suplai dan demand daging sapi. Beberapa langkah yang bisa ditempuh antara lain mengevaluasi dan menetapkan angka kuota impor sapi dan daging sapi setiap triwulan pada tahun berjalan dengan melibatkan para pihak terkait.

Sementara Pakar teknologi pangan dan hasil pertanian UGM, Mary Astuti, mengemukakan perlunya sinergi yang melibatkan perguruan tinggi dengan industri. Apalagi, terkait sapi banyak produk yang bisa dihasilkan disamping daging, seperti susu hingga pupuk. “Perlu dicoba model kemitraan yang melibatkan kampus serta dunia industri,” terang Mary.

Sumber: Radio Unisi Yogyakarta