Kartu BBM Nelayan Tradisional Harus Tepat Sasaran

KBR68H, Jakarta - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur diminta transparan dalam memberikan kartu subsidi BBM untuk nelayan tradisional.

Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Riza Damanik mengaku kerap menemukan kasus pemberian kartu yang tidak merata. Dia meminta dinas untuk melansir seluruh nelayan di Nunukan yang dinilai membutuhkan kartu tersebut sebelum disalurkan.

“Sering kali menjadi tidak adil, mengingat kapasitas pemerintah dalam memberikan kartu subsidi tersebut, tidak mampu menyerap secara keseluruhan nelayan tradisional yang seharusnya mendapatkan hak. Misalnya, Teluk Jakarta dan Teluk Palu. Untuk bisa mendapat subsidi BBM itu, jumlahnya jauh lebih sedikit dari pada yang tidak mendapatkan,” kata Riza.

Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur menggunakan kartu nelayan untuk pemberian bbm bersubsidi di wilayah perbatasan. Pejabat setempat mengatakan, hal ini untuk menghindari adanya pemberian bbm bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Nantinya, satu nelayan perbatasan mendapat kuota BBM bersubsidi hingga 100 liter untuk kebutuhan melaut selama satu bulan. Masalah BBM bersubsidi memang kerap dikeluhkan nelayan. Di Tarakan, ribuan nelayan sempat tak bisa melaut. Ini terjadi lantaran BBM jenis Solar langka selama sepekan.