Gelar Pemilukada, KPU NTB Janji Berhemat

KBR68H, Lombok - Ketua KPU Provinsi NTB Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran hibah yang telah diberikan oleh Pemprov NTB sebesar Rp130 miliar untuk penyelenggaraan pemilukada 2013. Komentar ini dikeluarkan menyusul permintaan komisi I DPRD NTB yang mengharapkan KPU efisien dalam mengelola anggaran yang besar tersebut.

Fauzan Khalid mengatakan, anggaran pemilukada sudah ditetapkan di paripurna DPRD. KPU juga sudah menandatangani akte hibah tersebut. Dengan demikian, anggaran yang sudah diberikan tidak bisa direlokasi atau ditarik untuk keperluan yang lain.
 
“Kalaupun pemilih kita 4 juta jiwa misalnya, KPU akan tetap berkomitmen untuk melakukan efisiensi. Mekanisme pengembalian kan ada waktunya misalnya di APBD P. “ ujarnya.
 
Sebelumnya, sekretaris komisi I DPRD NTB Ruslan Turmudzi menilai, jumlah dana hibah yang diberikan ke KPU NTB berlebih. Anggaran sebesar Rp130 miliar itu diberikan karena melihat jumlah pemilih di NTB sebesar 3,9 juta jiwa berdasarkan perhitungan DP4 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota.
 
Namun setelah KPU melakukan pemutakhiran data, Daftar Pemilih Sementara (DPS) di provinsi NTB berkurang menjadi 3,4 juta. Artinya sebanyak 468 ribu jumlah pemilih telah berkurang dalam DPS yang dikeluarkan oleh KPU. Karenanya ia meminta KPU melakukan penghematan anggaran.
 
Ruslan mengatakan, penghematan ini bisa direlokasi kembali untuk Panwaslu. Karena Panwalu awalnya meminta anggaran sebesar Rp 50 miliar, namun hanya direalisasikan sebesar Rp 10 miliar untuk melakukan pengawasan.
 
“Kalau dalam pembiayaan pemilukada masih ada beberapa lembaga yang masih bisa dinegosiasikan untuk mendapatkan anggaran yang sesuai dengan komposisi, bisa dilakukan revisi kah namanya atau segera melakukan APBD perubahan. Kan bisa saja dilkaukan.” kata Ruslan.
 
Rulan berasumsi anggaran pemilukada NTB per DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebesar Rp35.333 . Karena dalam DP4 asumsi pemilih sebesar 3,9 juta jiwa, maka anggaran yang diberikan sebesar Rp130 miliar. Namun Fauzan Khalid menolak cara menghitung anggaran pemilukada tersebut.
“Asumsi cara menghitung anggaran tidak seperti itu. Jika seperti itu gampang .” kata Fauzan.

Sumber: Radio Global FM Lombok