DPRD Sultra Inisiatif Buat Perda KIP

KBR68H, Kendari – DPRD Sulawesi Tenggara akan mengusulkan perda inisitaif yang mengatur tentang layanan publik dan keterbukaan informasi publik seperti yang  tercantum dalam UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Diskusi publik yang diselenggarakan Yayasan bakti dan didukung sejumlah lembaga Donor dan Bank Dunia memberikan inspirasi bagi anggota DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo untuk mengusulkan Perda Inisiatif DPRD tentang keterbukaan Informasi dan layanan Publik.

Dalam penjelasannya, politisi PKS ini mengaku, saat ini DPRD masih menyusun naskah akademik sebelum diusulkan.

Menurut dia, perda inisiatif DPRD ini nantinya bisa menjawab kekhawatiran banyak kalangan terkait sulitnya memperoleh informasi berupa dokumen publik di pemerintah Sultra.

Dalam diskusi Publik ini, terungkap sejumlah contoh kasus  yang dialami sejumlah LSM maupun akademisi dalam mengakses informasi berupa dokumen publik kepada pemerintah, melalui jalur resmi.

Sehingga data-data yang hendak diperoleh kebanyakan diambil karena faktor kedekatan atau pertemanan dengan personal-personal birokrasi yang ada. Padahal undang-undang tentang keterbukaan informasi Publik dan peraturan pemerintah no 61 tahun 2010 tentang petunjuk teknis UU no 14 sudah secara detail menggambarkan tentang dokumen yang boleh dan tidak boleh diakses oleh masyarakat.

Sumber: Radio Suara Alam