DPRD Katingan Dukung Pemakaian BBM Non Subsidi pada Kendaraan Dinas

KBR68H, Katingan – DPRD Kabupaten Katingan mendukung instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang yang mewajibkan seluruh kendaraan berplat bagincu atau plat merah/dinas baik kendaraan roda dua maupun roda empat agar menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi,.

“Saya menyambut baik, dan sepakat dengan instruksi Gubernur, tentang pembatasan dan pemamfaatan premium untuk kendaraan yang plat merah hitam atau pribadi, sedangkan yang plat merah wajib menggunakan BBM non subsidi atau petamax,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Katingan yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan, Karyadi.

Pasalnya, menurut Karyadi, seluruh kendaraan dinas pembiayaannya berasal dari Pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.   

Sementara itu, Direktur PT Lunuk Ramba Permai, pemilik dan pengelola SPBU Kasongan, Werdie menyatakan siap untuk mengikuti kebijakan Gubernur Kalteng tersebut.

“Maksudnya, saya akan selalu mengawasi setiap jenis kendaraan yang mlakukan pengisian BBM di SPBU,” jawab Werdie dengan singkat.

Ia menjelaskan, besaran kuota BBM untuk Kasongan, yakni jenis premium sekitar 6.500 kiloliter atau 650 ribu liter perbulan dan solar sekitar 290 kiloliter atau 290 ribu liter perbulan. Sedangkan, lanjut Werdie, BBM jenis Pertamax tergantung pasar. “Tapi untuk sementara, Petamax hanya 10 ribu liter perbulan,” ujar Werdie.

Oleh karena sebagian kendaraan dinas roda empat menggunakan solar, Werdie mengaku kesulitan untuk pengaturannya. Sebab, SPBU yang ia miliki saat ini belum ada fasilitas khusus BBM non subsidi jenis solar. Namun demikian, dia berjanji akan tetap berupaya untuk mengatur dan mengawasinya.