DPR Soroti Remitansi TKI NTB Rp 1,4 Triliun

KBR68H, Mataram- DPR menyoroti pengiriman uang (remittance) TKI asal NTB senilai Rp 1,4 triliun per tahun. Remitansi itu harus betul-betul dinikmati TKI dan keluarganya. Remitansi itu hendaknya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena masih ada keluhan adanya sistem yang kurang optimal di tingkat pemerintah daerah dalam mengelola remitansi itu. Salah satunya, mekanisme pengiriman melalui perbankan, Western Union dan lainnya.

“Potensi remitansinya cukup tinggi 1,4 triliun. Nah dengan remitansi seperti itu sampai sejauh mana multiplayer effect bagi pembangunan daerah, bagaimana itu juga memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja kita juga beserta keluarganya agar betul-betul bisa dinikmati. Jangan remitansi tinggi tidak memberikan kesejahteraan, bahkan merugikan tenaga kerja kita,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz. 
 
Irgan menyebutkan NTB merupakan provinsi keempat terbesar di Indonesia yang mengirim TKI ke luar negeri. Sebanyak lebih dari 60 ribu orang per tahun dikirim menjadi TKI yang didominasi ke Malaysia. Persoalan TKI di NTB akan dijadikan masukan pembahasan perbaikan UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Revisi UU tersebut telah diajukan pemerintah untuk selanjutnya dibahas di kalangan DPR RI.
 
Pengiriman TKI lanjut Irgan, kerap memunculkan permasalahan sosial di tengah masyarakat. Sebagai contoh, pengiriman TKI menyebabkan terjadinya perceraian, sehingga ada salah satu kampung di Indonesia menjadi kampung janda. Karena di kampung tersebut, para suami banyak yang menjadi TKI. “ Ya memang banyak sekali masalah sosial yang muncul, yang berangkat susah, yang ditinggal juga susah. Ini memang persoalan yang belum bisa kita tuntaskan,” tuturnya.

Sumber: http://globalfmlombok.com/content/dpr-ri-soroti-remittance-tki-ntb-rp-14-triliun