DPR Aceh Didesak Revisi Anggaran untuk Wali Nanggroe

Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Aceh Lauser Antara dan Aceh Barat Selatan Merdeka (GAAM) berunjukrasa meminta DPR Aceh untuk merevisi alokasi anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe. Aksi yang berlangsung selama satu jam tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan aparat Polresta Banda Aceh.

Koordinator aksi GAAM Muhammad Darul menyatakan, pihaknya menuntut agar Pemerintah bisa lebih adil dalam mengalokasikan anggaran terhadap lembaga tersebut. Hal itu agar tidak menyakiti hati masyarakat Aceh.

“Selain itu kita juga mendesak agar Mendagri bisa membatalkan Qanun Wali Nanggroe karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarkat. APBA jangan hanya dimaksudkan untuk sebuah kelompok atau golongan semata.” lanjutnya.

Darul menambahkan lembaga tersebut telah mengambil pos anggaran yang besar. Seharusnya jumlah anggaran tersebut bisa dialihkan untuk sektor pendidikan dan ekonomi riil yang langsung tersentuh kepada mayarakat.

Anggota Komisi A DPRA Adnan Beuransyah menyatakan Fraksi Partai Aceh yang merupakan partainya pengusung Gubenur sekarang meminta agar qanun Wali Nanggroe segera dimasukkan dalam lembaran kerja Pemerintah Aceh. Karena pengesahan qanun tersebut sudah sejak November 2012 lalu. Dan meminta Gubernur Aceh untuk segera mengadakan penabalan Malik Mahmud Al Haitar sebagai Wali Nanggroe dan menunjuk seorang Khatibul Wali.

“Pada dasarnya semua telah disepakati sebelumnya dan sudah disahkan, semua ini demi kepentingan masyarakat. Kita telah mengalokasikan anggaran itu untuk lembaga Wali Nanggroe yang nantinya akan menjadi sebuah lembaga,” lanjutnya.

Setelah sempat berorasi satu jam di depan DPR Aceh ahirnya para demonstran membubarkan diri.

Sumber: Kantor Berita Radio Antero