Dengar Pendapat DPRD dan Satpol Pol PP Kendari Tertunda

KBR68H, Kendari – Komisi I DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menunda rencana dengar pendapat dengan polisi pamong praja terkait pungutan liar yang dilakukan petugasnya. Penundaan disebabkan karena kepala satuan polisi yang baru sudah mengambil langkah-langkah

Anggota Komisi I DPRD Kota Kendari Muh Ali  menjelaskan, DPRD sudah berkoordinasi dengan kepala satuan polisi pamong praja yang baru yakni Suhardin. Namun pihak satpol pp meminta  waktu untuk menangani masalah ini.

Pihak satuan polisi pamong praja akan menemui warga yang dimintai uang dan meminta maaf pada warga Kota Kendari terkait sikap anggotanya .

Jika langkah kepala satuan polisi pamong praja tidak membuahkan hasil, menurut politisi Golkar ini, maka DPRD akan melakukan dengar pendapat (hearing). Sebelumnya seorang petugas polisi pamong praja memungut uang sebesar 500 ribu rupiah pada seorang warga di Jalan Ruruhi Kelurahan Aggoya karena dituduh melanggar Perda Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

Sumber: Radio Suara Alam