7 Parpol di Pati Minta Agar Jumlah Daerah Pemilihan Tidak Diubah

KBR68H, Pati - Tujuh parpol di Pati, Jawa Tengah, mengusulkan agar dalam Pemilihan Legislatif DPRD Pati 2014 mendatang, jumlah daerah pemilihan tetap dibagi menjadi lima, seperti pada Pemilu 2009 lalu. Ini sesuai jumlah eks kawedanan yang ada di Kabupaten Pati.

Ketujuh parpol yang tetap meminta lima daerah pemilihan dipertahankan pada Pemilu 2014 diantaranya, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS.  Ketujuh parpol itu menganggap lima dapil sudah sesuai dengan kondisi saat ini.

Hal tersebut terungkap saat KPU Kabupaten Pati menggelar rakor dan konsultasi publik guna  penyusunan Daerah pemilihan Pemilu 2014, siang tadi.

Menurut utusan tujuh parpol, KPU Kabupaten Pati sebaiknya tetap  mempertahankan jumlah Dapil sebanyak lima dalam Pemilu mendatang.  Apalagi parpol sudah melakukan penjaringan calon anggota legislatif (caleg) didasarkan pada jumlah Dapil saat ini.

“Jika jumlah Dapil berubah, kita harus merombak susunan dan pemetaan caleg. Padahal mereka yang mendaftar juga sudah memilih masuk Dapil mana,” ujar salah satu utusan parpol.

Sementara Partai Nasdem dan PPP menilai, jumlah kusri saat ini lebih baik ditambah untuk menyesuaikan kondisi. Menurut mereka, keputusan jumlah Dapil sebanyak lima diputuskan KPU saat jumlah kursi di DPRD Pati masih 45. Setelah ada penambahan kursi pada Pemilu berikutnya, lima Dapil tadi masih dipertahankan.

“Sebenarnya cukup rasional jika jumlah Dapil ditambah menjadi tujuh,” ujar utusan Partai Nasdem dan PPP.

Ketua KPU Pati Ahmad Jukar, dalam konsultasi public mengatakan, pembagian Dapil harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Selain konsultasi public, KPU Kabupaten Pati juga memberi kesempatan kepada partai politik untuk menyampaikan pendapatnya tentang penyusunan Dapil secara tertulis dan akan kita lampirkan dalam usulan penyusunan Dapil ke KPU,” ujarnya.

Ahmad Jukari menambahkan, pembagian Dapil juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundangan, seperti asas nilai suara yang sama dan kohesivitas. Selain itu, juga mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak, termasuk partai politik peserta pemilu.

Rakor dan konsultasi publik Penyusunan Daerah pemilihan, dihadiri para pemangku kepentingan, dan 9 pimpinan Parpol di Pati. Sedang Partai Hanura   tidak hadir, dan tidak menyampaikan pendapat.

Sumber: Pas FM Pati