KBR, Jombang- Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperketat lalu lintas jual beli ternak sapi di salah satu titik yang disinyalir rawan terhadap penyebaran virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), Jumat (10/1/2025). Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Jombang, M Saleh bilang, upaya ini dilakukan semaksimal mungkin di Pasar Kabuh, wilayah perbatasan Jombang dengan beberapa daerah kawasan Pantura.
Dia berharap, dengan langkah ini penyebaran virus PMK bisa dihambat.
"Di sisi lain pergerakan ini semaksimal mungkin kita hambat seminimal mungkin, yang perlu mendapatkan perhatian adalah arus lalu lintas jual beli ternak sapi. Semua pintu mulai termasuk yang paling besar di wilayah utara, (Pasar Kabuh, red). Lamongan, Tuban, Bojonegoro, itu banyak yang jual beli di Jombang," ungkap Saleh.
Salah berujar telah menerjunkan petugas di lapangan. Tidak hanya di perbatasan Jombang dan Pantura, namun di semua perbatasan wilayah. Setiap hewan ternak bakal diperiksa dan disempot dengan cairan desinfektan sebelum masuk ke Pasar Kabuh.
"Caranya mulai pagi, Subuh petugas sudah kita kerahkan di semua titik untuk melakukan penyemprotan sebelum sapi diturunkan dari truk. Kita lakukan disinfektan, semua kita semprot. Bila terjadi indikasi PMK maka kita tarik dan kita keluarkan," bebernya.
Baca juga:
- Wabah PMK di Berbagai Daerah, Kementan: Penyediaan 4 Juta Vaksin Gratis Sedang Proses
- Puluhan Sapi Terjangkit PMK di Trenggalek, Stok Vaksin Kosong
Plt Kepala Dinas Peterbakan dan Perikanan Jombang, M Saleh mengeklaim upaya tersebut cukup efektif.
"Kita kan punya Puskeswan ada lima titik, bila ada laporan, ya pagi siang malam kita datangi, seperti tadi malam di daerah Plandi, moro-moro nglempoh (tiba-tiba jatuh) itu juga petugas langsung datang," tambahnya.
Tak Ada Anggaran Vaksin PMK
M Saleh mengakui jika selama ini Pemkab Jombang belum memiliki anggaran khusus untuk pemberian vaksin PMK gratis.
"Vaksinasi diberikan salah satu upaya pada sapi yang sehat secara periodik setiap enam bulan sekali, masa inkubasi 14-20 hari. Stok 625 yang kita miliki dari Pemprov Jawa Timur per Desember itu sudah habis. Tapi kalau di pasar masih banyak, jadi yang bisa dilakukan sekarang mandiri. Ya tidak dianggarkan, kita nggak ada maka dari itu upaya kita, kita akan rapat," ungkapnya.
Hanya saja, tahun ini pihaknya sudah merencanakan penganggaran bantuan itu melalui pos BTT (Belanja Tidak Terduga) pada APBD Jombang tahun 2025 ini.
"Kita tidak usah tunggu ada sinyal wabah atau tidak, tapi kita upaya untuk menjembatani peternak, agar bisa memberikan subsidi daerah," pungkasnya.
Data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mencatat, sejak Desember 2024 sampai 8 Januari 2025 terjadi sebanyak 421 kasus PMK. Sebanyak 19 ekor sapi mati, dipotong paksa 61 ekor dan 117 ekor sapi sembuh serta 224 ekor terjangkit PMK.
