20 Persen Warga Banyuwangi Menunggak Pajak, PAD Anjlok

KBR, Banyuwangi - Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur mencatat 20 persen warga masih nunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemerintah daerah menilai kesadaran masyarakat membayar pajak masih minim.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi Sudirman mengatakan kondisi ini menjadi pemicu anjloknya Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor PBB. Pemasukan daerah dari PBB 2015 yang ditargetkan Rp35 miliar hanya tercapai Rp31 miliar saja.

Sudirman mengatakan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PBB, Dinas Pendapatan melakukan langkah-langkah yang dianggap strategis. Diantaranya menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) lebih awal hingga memberikan honor bagi petugas pemungut PBB.

"Masih ada 20 persen pemasukan berada di wajib pajak. Kami akan berusaha memberikan (SPPT) lebih awal supaya lebih efektif. SPPT segera disampaikan manakala sudah tidak ada kesalahan cetak, baik luas maupun penetapan ataupun nama. Ini ada peluang untuk wajib pajak membetulkan di Dispenda," kata Sudirman, Rabu (6/1).

"Kami akan usul kepada Pak Bupati supaya supaya pemerintah daerah juga memberikan rangsangan bagi petugas pemungut pajak, misalnya membantu uang transport," lanjut Sudirman.

Pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2015, dari 24 Kecamatan di Banyuwangi, Kecamatan Glenmore tercatat paling maksimal dalam pembayaran pajak. Sedang Kalibaru menjadi kecamatan paling rendah dalam tingkat kesadaran membayar Pajak.

Editor: Agus Luqman