Warga Papua Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena

KBR, Jayapura - DPR Papua  menolak pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penolakan tersebut akan dibarengi dengan pemberitahuan surat penolakan ke Presiden Joko Widodo langsung.

Ketua DPRP, Yunus Wonda menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa surat penolakan itu langsung ke Presiden. Yunus menambahkan pembangunan Mako Brimob bukan merupakan keperluan mendesak di Papua.

“Aspirasi ini tidak akan berhenti disini, semua yang berkentingan surat akan kami sampai disana. Kami akan sampaikan Kapolri, kami akan sampaikan Menkopolhukam, Depdagri dan seluruh komponen bahkan sampai ke Presiden kami akan sampaikan bahwa rakyat Papua, khususnya masyarakat Jayawijaya menolak dengan tegas Mako Brimob terbesar di Wamena,” ujar Ketua DPRP, Yunus Wonda, Selasa (27/1).

Menurut Wonda, pembangunan Markas Brimob di Wamena menunjukan pendekatgan yang salah dalam melihat Papua.

“Sudah ada aparat kita, dengan pendekatan yang salah selalu melihat kami dengan posisi yang negatif terus. Sehingga rakyat terus dalam keadaan tertekan karena salah kebijakan yang sedang terjadi diatas tanah ini,” ujarnya.

Penolakan pembangunan Mako Brimob juga muncul dari 100-an Solidaritas  Pemuda, Mahasiwa dan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya dengan cara melakukan unjuk rasa ke Kantor DPR Papua.

Massa menolak pembangunannya karena diduga tak akan menyelesaikan masalah konflik di Papua. Apalagi lahan yang akan digunakan untuk markas tersebut adalah lahan perkebunan, tempat masyarakat mencari makan. Massa juga menilai pembangunan Mako Brimob tak akan mengurangi kekerasan dan intimidasi dari aparat setempat.

Editor: Anto Sidharta