Walikota Bogor Setuju Ahok Hapus APTB

KBR, Bogor – Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penghapusan trayek Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Karena menurutnya, awal pembentukannya pun tidak melibatkan Pemerintah Kota Bogor.
 
Bima mengatakan, keberadan APTB yang beroperasi di Kota Bogor itu atas seizin trayek Dishub DKI Jakarta. Sedangkan Pemerintah Kota Bogor tidak dilibatkan. Meski pun, keberadaan APTB di Kota Bogor sebagai transpotasi penumpang cukup membatu warga Kota Bogor.
 
“Saya setuju dengan Gubernur Jakarta apabila keberadaan APTB harus dikaji ulang, harus ada singkronisasi antara Pemerintah Jakarta dengan Pemerintah Kota Bogor. Intinya, nanti kita (Jakarta-Bogor) akan duduk bersama untuk memikirkan transpotasi yang tepat sebagai moda antar wilayah,” katanya saat ditemui di Balai Kota Bogor, Jumat (9/1).
 
Pemkot Bogor, lanjut Bima, mempunyai konsep transportasi terpadu dengan membuat angkutan yang terintrigrasi antara angkutan dalam kota dan angkutan antar kota. Salah satunya dengan membuat park and ride dan park city ride.

“Bisa saja, nanti Transjakarta yang masuk Bogor atau Transpakuan yang masuk Jakarta,” jelasnya.
 
Sementara salah satu penumpang APTB Dede Susanti mengaku resah terkait rencana panghapusan APTB di Kota Bogor. Ia mengatakan sangat terbantu dengan adanya APTB.
 
“Setiap hari saya beraktivitas di Kedoya, Jakarta Barat. Sangat terbantu dengan adanya APTB. Lebih hemat mengendarai APTB Bubulak-Grogol, daripada harus naik kereta,” jelasnya.
 
Untuk diketahui, terbilang cukup banyak. Yang beroperasi di Kota Bogor sendiri, ada Bubulak dan Ciawi. Dengan jurusan Bubulak/Ciawi-Blok M, Bubulak/Ciawi-Grogol, Bubulak/Ciawi-Kampung Rambutan, Bubulak/Ciawi-Senen, Bubulak/Ciawi-Rawamangun.
 
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ingin menghapus trayek Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) dan menggabungkannya dengan bus Transjakarta. Pasalnya, orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta itu menilai kebijakan pengoperasian APTB ini salah dan sekadar menghabiskan anggaran.

Editor: Pebriasyah Ariefana