Pulau Sumbawa Belum Juga Ikut Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji

KBR, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Pemerintah Pusat segera melakukan konversi dari minyak tanah (mitan) ke gas elpiji bersubsidi di Pulau Sumbawa pusat. Pasalnya, perbedaan penggunaan bahan bakar antara antara Pulau Lombok dan Sumbawa telah membuka ruang adanya perdagangan gelap.

Gas elpiji diduga diselundupkan ke Pulau Sumbawa yang belum ada konversi minyak tanah ke gas elpiji. Sementara warga Pulau Lombok sudah menggunakan gas elpiji sejak lama.  Selain itu, minyak tanah bersubsidi di Sumbawa sering diselundupkan ke Lombok. Akibatnya, terjadi kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji di kedua pulau ini.

Menurut Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setda NTB, Lalu Gita Ariadi, kelangkaan gas elpiji yang  terjadi di Pulau Lombok dan disertai dengan lonjakan harga yang mencapai Rp25 ribu.

“Dari tahun kemarin sudah kita berjuang (meminta ke Pemerintah Pusat) tapi belum, ini terus kita perjuangkan, kemudian Depo mini dan lain sebagainya.  Kelangkaan seperti ini pola distribusi masyarakat di Sumbawa juga menyedot elpiji. Jadi itu disparitas ini menyebabkan sedikit ada peluang oleh pelaku ini dimanfaatkan melalui mekanisme black market misalnya,” kata Lalu Gita Ariadi kepada Portalkbr, Kamis (15/1).

Gita menjelaskan, selain kelangkaan gas elpiji dan minyak tanah, tiadanya konversi dari minyak tanah (mitan) ke gas elpiji di Sumbawa rentan akan bencana ledakan. Sebab, akibat perdagangan gelap, proses penyaluran gas maupun elpiji tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Editor: Anto Sidharta