KBR, Banyuwangi - Rencana Presiden Joko Widodo menghapus dana bantuan sosial (Bansos) di tingkat kabupaten/ kota mendapat reaksi dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, meminta Presiden mengkaji ulang rencana penghapusan dana Bansos tersebut.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, banyak pihak yang membutuhkan dana bansos, baik masyarakat maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena dana itu, juga untuk kepentingan masyarakat sendiri.
Kata Anas, penghapusan dana bansos ini perlu dipilah. Sebab jika seluruh bansos dihapus, program di daerah akan lumpuh.
“Kalu bansos ini dihapus semua berarti raskin juga bansos, bantuan air bersih juga bansos, bantuan pipanisasi dan infrastruktur di tingkat desa bansos. Jadi mungkin harus dipilih bansosnya apa? Kalau bansos dihentikan ya semua bisa tidak ada pertumbuhan di daerah,” kata Abdullah Azwar Anas, Kamis (8/1).
Sebelumnya, Pemerintah pusat diminta menghentikan sementara penyaluran dana bantuan sosial dan hibah, terutama di daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah.
Editor: Antonius Eko
