Kota dan Kabupaten di Kaltim Minta Otonomi Khusus

KBR, Balikpapan - Kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat menyatakan dukungannya terkait tuntutan otonomi khusus (otsus) seperti Papua dan Aceh. Saat ini otonomi khusus tersebut lagi digulirkan Pemerintah Provinsi.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, Pemerintah Kota dan masyarakat Balikpapan akan memberikan dukungan dan pernyataan secara resmi untuk bersama Pemerintah Provinsi berjuang menuntut otonomi khusus dari Pemerintah Pusat

Kata dia, tuntutan otonomi khusus itu dinilai sangat wajar mengingat Kalimantan Timur sebagai daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara khususnya dari sektor migas dan batubara. Namun sayangnya tidak seimbang dengan infrastruktur yang ada.

Dia mencontohkan salah satunya jembatan Pulau Balang yang yang merupakan jalur utama trans Kalimantan sudah puluhan tahun diajukan ke Pemerintah Pusat. Namun baru dua dua tahun terakhir direalisasikan, itu pun saat ini belum rampung karena masih terkendala anggaran.

Diharapkannya, dengan otonomi khusus Kalimantan Timur mendapatkan jatah dana pembangunan yang lebih besar dari sebelumnya. Sehingga bisa dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur yang tertinggal jauh dengan di pulau Jawa dan Sumatera.

Dia menilai selama ini ada ketidakadilan yang dialami Kalimantan Timur, meski sebagai daerah penyumbang devisa terbesar bagi negera khususnya dari sektor migas  yang mencapai Rp 140 triliun per tahun. Belum lagi sektor tambang batubara  dan perkebunan.

"Kita memberikan dukungan pernyataan nanti secara resmi perjuangan untuk menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Pusat tentang otonomi khusus. Ujung-ujungnya otonomi khusus itu adalah pemberian dana pembangunan yang lebih besar dibandingkan yang ada sekarang kita bisa melihat dari Aceh dan Papua ada dana otonomi khusus yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lebih maksimal," kata Rizal Effendi, Kamis (1/1)

Dia menambahkan, rencananya pernyataan khusus dan dukungan masyarakat kota dan kabupaten di Kalimantan Timur terkait otonomi daerah akan disampaikan Pemerintah Provinsi bertepatan saat HUT Provinsi pada 8 Januari mendatang.

Terkait rencana sejumlah elemen masyarakat yang akan memblokir bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Rizal menolaknya. Dia meminta masyarakat menggunakan cara-cara yang lebih baik untuk menuntut otononomi khusus.

Sejak 1 Januari 2015 hampir disetiap sudut-sudut di Kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur sudah terpasang spanduk-spanduk dukungan terkait otonomi khusus.

Editor: Pebriansyah Ariefana