Keluarga Korban Penembakan Paniai Desak Pembentukan KPP HAM

KBR, Jayapura - Masyarakat dan keluarga korban penembakan di Paniai, Papua, menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), bukan Tim Pencari Fakta (TPF) atau Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Perwakilan keluarga korban yakni Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay menuturkan, pembentukan KPP HAM arahnya jelas, akan berakhir di Pengadilan HAM. Sementara TPF hanya berujung pada rekomendasi. 

Karenanya, ia mendesak Komnas HAM untuk segera menyikapi hal itu dengan membentuk KPP-HAM, yang terdiri dari beberapa anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat sipil. Kelak, kata dia, KPP HAM bisa melakukan investigasi secara kompherensif kasus yang masih belum terang-benderang ini.

“Serangannya kepada penduduk sipil. Lalu ada indikasi ada komando, ada perintah siaga dari wakapolres akan perintah siaga. Siaga kepada kesatuan yang ada di Paniai. Karena ada pihak ketiga. Informasi pihak ketiga ini dari siapa? Nah ini yang tidak jelas,” ujar John Gobay kepada Portalkbr, Rabu (7/1).

Ia menegaskan, untuk mendesak pembentukan KPP HAM, masyarakat dan pemuda Paniai akan berunjuk rasa ke Kantor Perwakilan Komnas HAM pada Senin (12/1) mendatang.

Awal Desember tahun lalu, lima warga sipil tewas tertembak di Lapangan Karel Gobay, Enarotali-Paniai. Pemicu penembakan diduga saat  aparat patroli ditegur oleh warga yang berada di Pondok Natal untuk menyalakan lampu mobil. Namun bukannya menyalakan lampu mobil, aparat malah memukul warga tersebut.

Keesokan harinya, ratusan warga protes di Lapangan Karel Gobay, untuk meminta pertanggung jawaban aparat yang telah melakukan pemukulan. Namun aksi ini malahan dibalas dengan tembakan aparat kepada sejumlah warga hingga tewas. 

Editor: Anto Sidharta